Semua ArtikelUlasan Mendalam

Mengulas Aksesibilitas untuk Disabilitas di Indonesia yang Terbatas (Part 2)

Source : antara/Nirkomala

“Kayak terbatas mas jadinya, pengen rasanya keluar rumah cari suasana baru. Nggak perlu jauh – jauh, ke taman depan rumah saja sudah senang. Tapi ya itu harus didampingi, karena kalau sendiri masih belum bisa, ya karena tidak ada petunjuk jalan atau apa gitu buat tuna netra di perumahan ini,” ungkap Siti saat diwawancarai tim Arsminimalis.

Penyandang disabilitas khususnya tuna netra merasa seperti di penjara dalam rumah, itulah kurang lebih hal yang disampaikan oleh Siti kepada tim Arsminimalis. Keterbatasan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas masih belum menjadi prioritas untuk diperhatikan.

Dalam jurnal karya Anggi Delizvi dkk dijelaskan bahwa aksesibilitas sendiri merupakan suatu ukuran kemudahan dan kenyamanan suatu lokasi berinterakasi satu sama lain. Lebih mudahnya, aksesibilitas adalah suatu derajat kemudahan yang dicapai oleh seseorang terhadap suatu objek, pelayanan, ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan, dan fasilitas umum lainnya.

Kata aksesibilitas sendiri sangat lekat dengan penyandang disabilitas. Aksesibilitas untuk disabilitas menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS Tahun 1998 ialah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala asek kehidupan dan penghidupan. Artinya, seluruh pernyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan persamaan akses kenyamanan dalam kehidupan.

Source : validnews.id/Don Peter (Potret seorang tuna daksa yang harus dibantu agar bisa melalui jembatan penyebrangan orang)

Tamba Jefri dalam jurnalnya menyebutkan bahwa aksesibilitas untuk disabilitas dititik beratkan pada fasilitas umum. Seperti ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, ramp, tangga, lift, toilet, pancuran, wastafel, telepon, perlengkapan, perabot, dan rambu.

Baca juga :  Memanfaatkan Sumur Resapan Pada Rumah Hunian

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai aksesibilitas bagi disabilitas sudah cukup banyak. Mulai dari Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 2 dan pasal 28 I ayat 2, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Ada juga Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : A/A-50/VI-04/MS perihal peningkatan kualitas pelayanan publik bagi penyandang cacat.

Hak aksesibilitas bagi disabilitas juga tertuang pada Undang – Undang nomor 4 Tahun 1997 pada pasal 10 tentang kesamaan hak para disabilitas, yaitu meliputi :

  • Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.
  • Penyediaan aksesibilitas yang dimaksud untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
  • Penyediaan aksesibilitas sebagaimana diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Walapun sudah memiliki banyak peraturan tentang kewajiban semua pihak untuk memberikan fasilitas yang layak bagi para penyadang disabilitas, faktanya hal itu masih minim. Hal ini terbukti juga pada penelitian dari M. Syafi’ie tentang Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan pada 125 bangunan publik di Kota Malang.

Source : kompas.com/Garry Andrew Lotulung (guiding bloc yang masih jarang ada pada jalur pedestrian)

Dari penelitian itu diperoleh data sebanyak 85% fasilitas publik tidak memiliki ram (jalan/tangga landai) untuk kursi roda, meskipun ada masih terlalu curam dan kurang aksesibel serta mebahayakan bagi mereka. Lalu sebanyak 83% bangunan umum tidak menyediakan toilet khusus bagi penyandang disabilitas, sedangkan 17% sisanya yang memiliki toilet khusus juga masih belum memenuhi standar aksesibilitas. Sebanyak 97% bangunan juga tidak memasang guiding bloc (lantai semen atau batu yang berbeda warna).

Source : antarafoto.com (Seorang tuna netra berjalan di trotoar tanpa adanya guiding bloc atau jalan pembantu)

Masih sangat minim memang jika berbicara fasilitas baik umum maupun dari gedung yang ramah bagi para difabel. Padahal dari pemerintah sendiri sudah menuntut untuk menyediakan fasilitas yang layak agar para difabel bisa merasakan kesetaraan.

Baca juga :  Harga Murah, Asbes Jadi Sebab Nafas Susah (Part 4)

Sekarang, aksesibilitas sudah harus berkembang dan merambah banyak tempat serta gedung lagi. Seperti jembatan penyebrangan orang yang harus bisa dilalui dengan kursi roda, penyediaan jalan jalur dengan lantai pemandu untuk lokasi perumahan juga harus sudah mulai diperhitungkan.

Fasilitas lain seperti toilet di tempat wisata juga sudah harus mulai dibenahi agar ramah bagi para penyandang difabel. Penyediaan area jalan khusus untuk para tuna daksa dan netra juga bisa menjadi opsi pengembangan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

Source : kebudayaan.kemdikbud.go.id (Museum Geusan Ulun adalah satu tempat wisata yang sudah memperhatikan fasilitas untuk disabilitas)

Perlu adanya renovasi dan penambahan aksesibilitas terhadap fasilitas publik atau bangunan umum agar para penyandang difabel memiliki akses yang mudah untuk melakukan aktivitas. Aksesibilitas untuk disabilitas sudah harus mulai diprioritaskan. Jangan jadikan alasan penyandang difabel untuk semakin dikucilkan dan tidak diperhatikan.

4 pemikiran pada “Mengulas Aksesibilitas untuk Disabilitas di Indonesia yang Terbatas (Part 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *