ArsitekturSemua Artikel

Urus Sertifikat Tanah Demi Keamanan dan Kenyamanan Masa Depan

Source : antarafoto/M Agung Rajasa

Memiliki sertifikat tanah tentu sangat berharga, terlebih lagi bagi warga golongan menengah ke bawah. Setidaknya, memiliki kejelasan status tanah yang dimiliki dari sertifikat tersebut. Selama ini terjadi beberapa kendala yang membuat sertifikat tanah urung diurus. Selain itu, terkadang pihak staf yang mengurusi membuat para warga makin kesusahan. Alhasil warga menjadi malas untuk mengurusi. Tak jarang momen seperti ini juga menjadi kesempatan bagi para staf yang mengurusi sertifikat tanah untuk mengambil keuntungan atau pungutan liar (pungli).

Seperti yang terjadi di Magelang Jawa Tengah. Kasus dugaan korupsi berupa pungli dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang tahun 2018. Polisi mengamankan barang bukti uang Rp 164 juta. Dalam kasus tersebut melibatkan tiga orang tersangka. Saat melakukan tindak pidana korupsi yang bersangkutan tengah menjabat kasi (Kepala seksi) pemerintahan desa, kepala desa, dan sekretaris desa. Tersangka melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Keputusan Bersama Menteri ATR/BPN, Mendagri, Mendes PDTT, Peraturan Menteri ATR/BPN No 12 tahun 2017 tentang percepatan PTSL dan surat edaran Gubernur Jawa Tengah. Seharusnya dalam pengurusan PTSL ini biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 150 ribu saja, kemudian para pelaku melakukan pungutan bervariasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah pengajuan PTSL ini sebanyak 641, kemudian sertifikat yang sudah jadi sebanyak 634. Ketiga tersangka melakukan pungutan tak sesuai ketentuan mulai Rp 250 ribu hingga Rp 750 ribu.

©inapex.com

Sebenarnya hal sedemikian rupa bukan hanya terjadi di Magelang saja. Di daerah lain juga banyak yang mengalami. Hanya saja warga setempat tidak berani untuk melapor pada pihak berwajib. Saya sendiri pun pernah suatu ketika bertanya kepada orang tua mengenai sertifikat tanah. Mengapa baru-baru ini mengurusnya. Beliau mengaku bahwa, bukan tidak memiliki waktu bahkan biaya untuk mengurus sertifikat tanah. Namun pihak dari staf yang mengurusi terlalu susah dan proses mengurusnya terlalu lama. Terlalu banyak prosedur yang begini dan begitu. Jika prosesnya ingin segera selesai, pihak yang mengurusi meminta biaya tambahan.

Baca juga :  Gaya Industrial Penuh Nilai Esensial

Tidak hanya itu, tanah yang sering bermasalah adalah tanah warisan dari orang tua tapi tidak langsung diurus dengan sertifikatnya. Alangkah lebih baiknya jika mendapatkan tanah warisan langsung diurus selagi orangtua masih ada. Terkadang, jika diproses secara terlambat hingga orangtua meninggal tak jarang terjadi keributan antar saudara. Seperti yang terjadi di sebuah desa di Pamekasan. Kurang lebih 10 hingga 12 tahun yang lalu, terdapat keributan antar saudara hingga terjadi pembunuhan antar saudara sekandung. Hal ini terjadi karena masalah warisan tanah yang tidak segera diurus prosesnya.

Begitulah yang terjadi jika tanah yang tak didaftarkan pada badan pertanahan setempat berisiko bermasalah di masa depan. Salah satunya ialah pengklaiman tanah oleh pihak lain karena surat-surat yang tak lengkap.

©news.id

Pada tahun 2018 tercatat ada 2.546 Sengketa Tanah Sepanjang 2018. Akhirnya pemerintah menggalakkan PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Meski sering terjadi pungli seperti contoh kasus diatas. Dilansir dari 99.cokegiatan PTSL dilakukan serentak di seluruh Indonesia bagi semua obyek pendaftaran tanah yang belum pernah terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau yang setingkat dengan itu. Program yang telah bergulir sejak awal 2018 ini direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025.

Baca juga :  Mengulas Aksesibilitas untuk Disabilitas di Indonesia yang Terbatas (Final Part)

Segala hal yang berkaitan dengan PTSL sendiri telah dituangkan dalam Inpres No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah Republik Indonesia. Tanah-tanah warga Indonesia ternyata masih banyak yang belum memiliki surat-surat/sertifikat kepemilikan yang sah. Umumnya, jenis lahan tersebut ialah tanah berjenis Girik, Pipil, Petok, atau Verponding, dan juga tanah negara.

Warga yang berhak menerima PTSL ini hanya dari golongan tertentu, yaitu :

  1. Masyarakat tidak mampu;
  2. Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana
  3. Badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah;
  4. Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/ Purnawirawan POLRI;
  5. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak bersifat profit
  6. Waqif
  7. Masyarakat Hukum Adat.
Design by arsminimalis

Jadi, sebelum terjadi keributan di masa depan terlebih antar saudara, lebih baik segera urus surat kepemilikan tanah tersebut. Saat mengurus tanah terlebih mengurus menggunakan program PTSL  terdapat oknum yang menghalangi atau meminta bayaran, segera lapor polisi. Semenjak kejadian pungli yang merajalela, Presiden Jokowi Widodo menyatakan dengan tegas bahwa rakyat yang berhak atas sertifikat tanah gratis namun dihalangi wajib melapor pada polisi setempat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *